Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi perhatian dan pengawasan khusus terhadap pengelolaan keuangan Pantia Asian Games (INASGOC) yang telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja (Satker).
Hal ini bertujuan agar INASGOC mensukseskan penyelenggaraan dan mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan yang bersumber dari APBN seperti keinginan Presiden Joko Widodo.
“Saat ini, BPK sudah melakukan pemeriksaan dan menilai pengelolaan keuangan INASGOC tahun ini sudah jauh lebih baik dari tahun lalu,” kata Anggota III BPK-RI, Achsanul Qosasih yang ditemui usai menjadi pembicara dalam Program Indonesia Menyapa Pro 3 RRI Jakarta, Kamis (29/3).
Menurut Achsanul, BPK memang telah menempatkan beberapa personel pemeriksa yang bertugas memberikan arahan dan pengawasan mengenai tata kelola keuangan negara. Tujuannya, agar INASGOC terhindar dari politisasi dan kriminalisasi.
“INASGOC itu sebuah lembaga yang terdiri dari sejumlah kalangan. Ada dari TNI, politisi, pengusaha, pengusaha, dan LSM yang sama sekali tak memahami Undang-undang keuangan negara dan tata kelola keuangan negara yang baik. Makanya, BPK langsung melakukan pemeriksaan sembari INASGOC melaksanakan pekerjaan agar pengelolaan keuangannya bisa lebih baik. Jadi, INASGOC bisa terhindari dari politisasi dan kriminalisasi,” tegas Achsanul Qosasih.
Secara terpisah, Ketua INASGOC, Erick Thohir mengapresiasi keterlibatan BPK yang memberikan perhatian khusus dan pendampingan kepada INASGOC dalam pengelolaan keuangan negara.
“Saya sangat apresiasi peran BPK. Dan, saya pastikan INASGOC akan terus berkoordinasi dengan BPK dalam upaya mewujudkan keinginan Presiden Jokowi agar sukses administrasi dan pelaksanaan Asian Games 2018,” katanya.
Demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik, kata Erick Thohir, bukan hanya BPK yang dilibatkan, bahkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan juga digandeng. Hal ini terkait dimana INASGOC memperoleh anggaran hampir Rp 6,6 triliun yang bersumber dari APBN dan sponsor termasuk pajak.
“Kini, INASGOC merasa lebih nyaman dalam mengelola anggaran dalam jumlah besar tersebut jika mendapat pengawalan dan pengamanan dari TP4 Kejaksaan dan dukungan dari BPK,” kata Erick yang sebelumnya menghadap Jaksa Agung H.M. Prasetyo beberapa waktu lalu.
“Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 2018 merupakan tanggung jawab bersama. Sudah sepatutnya, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah, turut ambil bagian dari sisi hukum,” ujar Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Agung, Jan S Maringka yang mendampingi Jaksa Agung HM Prasetyo. (Art)
